Oleh: Bambang
Setiap tanggal 5 Agustus tepatnya hari ini selalu diperingati sebagai Hari Dharma Wanita Nasional. Peringatan ini ditetapkan pada 7 Desember 1999, dalam rapat nasional yang membahas peningkatan kualitas sumber daya anggota keluarga agar dapat mencapai kesejahteraan nasional.
Tapi masih ada yang belum atau apa itu Dharma Wanita dan siapa yang termasuk di dalamnya, meskipun plangnya suka ada di kantor-kantor miliki pemerintah. Berikut akan penulis sampaikan satu-persatu mengenai organisasi perempuanyang salah satunya termasuk paling besar di Indonesia.
Keanggotaan dan Tujuannya
Keanggotaan organisasi ini juga mencakup istri dari para Aparatur Sipil Negara (ASN), pegawai BUMN/BUMD, pegawai diplomatik Indonesia di luar negeri, hingga anggota TNI/POLRI baik aktif maupun pensiun. Cita-cita Dharma Wanita saat didirikan yaitu mendukung tugas suami sebagai aparatur sipil negara dan abdi masyarakat yang membaktikan hidupnya bagi bangsa dan negara.
Berawal dari Kepentingan Penguasa
5 Agustus 1974 adalah momen organisasi Dharma Wanita ini didirikan. Pendirinya adalah Amir Machmud, yang menjabat Menteri Dalam Negeri Indonesia (Mendagri) periode 1969-1982. Meski didirikan oleh Amir Machmud, berdirinya organisasi ini juga merupakan prakarsa dari R.A. Siti Hartinah atau kerap dikenal dengan nama ibu Tien Soeharto ,istri Presiden Soeharto.
Sosok Amir sendiri dikenal cukup dekat dengan Presiden Soeharto sebagai menteri dan sebelumnya ajudan ketika keduanya masih menjabat di TNI Angkatan Darat. Selain itu, sebenarnya ada latar belakang historis dan politis dibalik pendirian organisasi ini.
Pasca peristiwa G30S, segala hal yang berhubungan dengan komunis dihancurkan, termasuk Gerwani [Gerakan Wanita] yang saat itu merupakan salah satu organisasi perempuan terbesar di Indonesia dan terafiliasi Partai Komunis Indonesia yang sudah dibubarkan. Pemerintah Orde Baru pun semakin ketat mengawasi organisasi perempuan.
Salah satu caranya adalah mengaitkan organisasi istri dengan pekerjaan suami dan tujuannya adalah mendukung suami dengan cara berbakti dan aktif mengurus keluarga. Dengan kata lain perempuan diarahkan kodratnya sebagai pendamping laki-laki. Maka didirikanlah Dharma Wanita
Dengan begini, pemerintah dapat mengontrol organisasi wanita dalam kebijakan pemerintah. Bahkan pernah dimanfaatkan sebagai pengumpul suara hanya bagi partainya birokrat saat itu, Golongan Karya (Golkar).
Perubahan Nama Pasca Reformasi
Untuk menghilangkan kesan politis, sekitar tahun 1999, organisasi ini melakukan perubahan arah gerak dan mencanangkan era baru, yakni netral dari kepentingan politik tertentu, mandiri dan demokratis. Muatan politik dari pemerintah seperti saat era Orde Baru pun ditiadakan.
Nama Dharma Wanita pun diubah menjadi “Dharma Wanita Persatuan”. Menyesuaikan dengan nama kabinet Indonesia saat itu, Kabinet Persatuan Nasional yang dipimpin oleh Presiden Abdurrahman Wahid atau Gus Dur.
Diharapkan Berdampak Ke Masyarakat Luas
Saat ini, organisasi Dharma Wanita Persatuan dapat dianggap sebagai organisasi perempuan terbesar di Indonesia. Keberadaannya pun dijamin oleh Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003.
Oleh karena itu, sudah selayaknya jika organisasi ini memiliki peran strategis dalam pembangunan nasional. Selain itu, organisasi ini juga wajib menjaga persatuan dan kesatuan bangsa serta menjaga ketertiban umum dalam masyarakat.
Commentaires